Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui mengenai rencana evaluasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang dibahas dalam rapat terbatas di rumah Presiden. Pada kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa ia tidak mendengar secara jelas pembahasan tersebut dan menunggu pengumuman dari Presiden terkait revisi aturan DHE.
Hal ini diungkapkan Purbaya setelah melakukan inspeksi mendadak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menurutnya, meskipun hadir dalam rapat, ia tidak mencermati inti dari diskusi yang berlangsung, terutama mengenai pengaruh kebijakan DHE pada cadangan devisa negara.
Purbaya menyebutkan bahwa hasil dari kebijakan DHE belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap jumlah cadangan devisa. Ia berharap Bank Indonesia dapat mengevaluasi lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut, agar dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai efeknya.
Pentingnya Kebijakan Devisa Hasil Ekspor untuk Ekonomi Nasional
Pemerintah mewajibkan para eksportir untuk menyimpan devisa hasil ekspor di bank-bank dalam negeri, sebagai upaya untuk meningkatkan stabilitas ekonomi. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 yang ditargetkan untuk meningkatkan kemampuan devisa negara.
Prabowo Subianto, selaku Presiden, menyatakan bahwa dia berharap kebijakan ini bisa berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Dengan prediksi bahwa devisa hasil ekspor bisa mencapai US$100 miliar per tahun, pemerintah berkomitmen untuk memaksimalkan manfaatnya bagi rakyat.
Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui bahwa saat ini penerapan kebijakan DHE belum berjalan optimal. Ia menyebutkan bahwa perlu adanya evaluasi dan pendalaman lebih lanjut agar kebijakan ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
Kritik dan Dukungan Terhadap Kebijakan DHE
Beberapa kalangan mengkritik efektivitas dari kebijakan DHE tersebut, mencatat bahwa masih banyaknya tantangan yang harus dihadapi, baik dari segi implementasi maupun dampaknya terhadap pasar. Ada juga yang berpendapat bahwa kebijakan ini dapat memperkuat pengendalian ekonomi, tetapi di sisi lain dapat juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pelaku usaha.
Sementara itu, pendukung kebijakan ini berargumen bahwa dengan mendalami dan memaksimalkan kebijakan DHE, stabilitas ekonomi negara dapat lebih terjaga. Menurut mereka, langkah ini adalah salah satu jalan untuk menjaga ketahanan ekonomi jangka panjang.
Kendala transaksi dan mekanisme yang belum sepenuhnya terintegrasi menjadi salah satu sapuan kritik dalam pelaksanaan DHE. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang inovatif untuk menangani isu-isu tersebut agar kebijakan ini bisa memberi manfaat nyata.
Dampak Kebijakan pada Perekonomian Masyarakat
Kebijakan DHE diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Dengan memfokuskan hasil ekspor di bank domestik, pemerintah optimis dapat meningkatkan kapasitas investasi dan penggunaan devisa untuk pembangunan infrastruktur.
Selain itu, dengan adanya investasi yang lebih tinggi, diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru yang pada gilirannya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fokus pada pemanfaatan transaksi dalam negeri diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pasar uang luar negeri.
Masyarakat menantikan dengan harapan bagaimana kebijakan ini dapat dieksekusi dengan baik. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah demi kepentingan rakyat sangat diperlukan.
