Dalam upaya memastikan keadilan dalam distribusi bantuan pangan, Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, mengumumkan aturan tegas mengenai penerima bantuan. Masyarakat yang terlibat dalam judi online maupun yang memiliki hubungan dengan kegiatan terorisme tidak akan mendapatkan bantuan berupa beras 10 kg dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Rizal menegaskan pentingnya ketidakberpihakan dalam proses penyaluran bantuan ini. Program bantuan pangan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu.
Pada kesempatan yang sama, Bulog menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan akan didasarkan pada data akurat yang memperhitungkan kelompok masyarakat yang tidak layak menerima bantuan. Dengan langkah ini, diharapkan bantuan dapat tepat sasaran dan tidak jatuh ke tangan yang salah.
Penggunaan Teknologi untuk Efisiensi Penyaluran Bantuan Pangan
Untuk mendukung penyaluran yang transparan dan efisien, Bulog memanfaatkan teknologi modern. Rizal menyampaikan bahwa sistem aplikasi khusus telah diterapkan untuk mengelola dan memantau distribusi bantuan pangan.
Setiap penerima bantuan akan diberikan barcode yang dapat dipindai. Sistem ini memungkinkan petugas untuk memverifikasi data penerima dengan KTP, sehingga meminimalisir kemungkinan penyelewengan.
“Jika masyarakat telah memiliki barcode dan terdaftar sebagai penerima manfaat, maka mereka sudah dapat dipastikan aman,” kata Rizal. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan kejelasan dalam proses penyaluran dan memastikan tidak ada oknum yang menyalahgunakan bantuan.
Penyelarasan Kerja Sama dengan TNI dan Polri dalam Pengawasan
Dalam rangka menjaga integritas penyaluran bantuan pangan, Bulog telah menjalin kerja sama dengan TNI dan Polri. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahap penyaluran diawasi secara ketat.
Rizal menegaskan pentingnya pengawasan dari kedua lembaga tersebut agar bantuan tidak disalahgunakan. “Kita tidak ingin kejadian serupa terulang seperti pada tahun-tahun lalu,” ujarnya.
Melalui kolaborasi ini, Bulog berupaya menciptakan kepercayaan di kalangan masyarakat. Penyaluran yang transparan dan akuntabel menjadi salah satu prioritas utama dalam program ini.
Volume dan Konsep Penyaluran Bantuan Pangan Secara Nasional
Rizal juga menjelaskan bahwa Bulog diberi tugas untuk menyalurkan bantuan pangan selama periode Juni dan Juli 2025. Bantuan ini berupa beras dengan total 1,3 juta ton yang akan didistribusikan ke seluruh Indonesia.
Program ini bertujuan untuk menanggulangi potensi peningkatan harga pangan di pasar. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang terjangkau, yaitu maksimal Rp12.500 per kg.
“Tujuan dari program ini adalah untuk menurunkan fluktuasi harga beras dan memperbaiki ketersediaan beras di pasaran,” jelas Rizal. Melalui langkah ini, diharapkan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan pasokan pangan yang dibutuhkan.
Keberadaan program SPHP ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah tantangan ekonomi. Selain itu, Bulog bertekad memberikan solusi yang praktis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan distribusi bantuan pangan dapat menjadi lebih efektif. Masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dapat merasakannya tanpa takut adanya penyelewengan atau penyalahgunaan.
Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh Bulog menunjukkan keseriusan dalam penanganan isu pangan. Melalui pengawasan ketat, pemanfaatan teknologi, dan kerjasama dengan lembaga terkait, diharapkan penyaluran bantuan pangan akan semakin berintegritas dan transparan.
