Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini mengungkapkan rencananya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap kritik mengenai rendahnya realisasi anggaran yang dinilai tidak memadai.
Purbaya menyampaikan bahwa dia akan meminta Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, untuk memberikan penjelasan kepada publik terkait kinerja anggaran tersebut. Dia meyakini pentingnya komunikasi yang jelas agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan program bantuan gizi ini.
Dalam pernyataannya, dia juga menyebutkan bahwa program MBG bukan satu-satunya yang akan dia awasi. Purbaya berkomitmen untuk melakukan pemantauan terhadap seluruh program pemerintah yang dirasa berjalan lambat.
Komitmen Transparansi dari Menteri Keuangan
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa satu cara untuk memastikan akuntabilitas adalah dengan mengadakan konferensi pers rutin. Setiap bulan, Dadan Hindayana akan hadir untuk melaporkan kemajuan dan tantangan dalam program MBG. Hal ini bertujuan agar publik tetap terinformasi dan dapat memberikan masukan jika diperlukan.
Keputusan ini muncul setelah adanya sorotan dari berbagai pihak yang mengklaim bahwa serapan anggaran untuk MBG masih di bawah ekspektasi. Purbaya merasa bahwa perlu ada evaluasi terbuka untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi.
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Purbaya menyatakan niatnya untuk menjaga keterbukaan informasi sebagai langkah awal membangun kepercayaan masyarakat. Dia berharap tindakan ini dapat memberikan kejelasan mengenai cara pemerintah menggunakan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk meningkatkan gizi anak dan ibu hamil yang membutuhkan.
Pengawasan dan Tim Khusus untuk Program
Untuk mengatasi masalah yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program lainnya, Purbaya mengumumkan rencana pengiriman tim khusus di berbagai daerah. Tim ini akan membantu penyusunan program kerja dan pengajuan anggaran agar lebih efektif. Dia berpendapat bahwa dukungan langsung akan mempercepat proses.
Purbaya menekankan pentingnya monitoring yang ketat terhadap anggaran APBN yang dinaikkan dari tahun ke tahun. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, akan sulit untuk mencapai dampak yang diinginkan bagi pertumbuhan ekonomi.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi, menurut Purbaya, adalah stagnasi pertumbuhan ekonomi yang terpantau hanya sekitar 5 persen. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat penyerapannya yang manakala tidak dimonitor secara langsung.
Data Serapan Anggaran dan Rencana Masa Depan
Menurut data terbaru, hingga awal September 2025, Badan Gizi Nasional mencatat serapan anggaran program MBG hanya mencapai Rp13,2 triliun. Jumlah penerima manfaat program ini tercatat sebanyak 22 juta orang, yang setara dengan 18,6 persen dari total pagu awal MBG yang ditetapkan Rp71 triliun.
Purbaya menegaskan, tahun depan Presiden berencana untuk melanjutkan program ini dengan menambah anggaran hingga mencakup Rp335 triliun dalam RAPBN 2026. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama ibu hamil dan anak-anak.
Dokumen yang dikeluarkan juga mengungkapkan bahwa Kementerian/Lembaga dengan alokasi anggaran terbesar adalah Badan Gizi Nasional, yang akan mendapatkan Rp268 triliun. Ini diikuti oleh Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI dengan alokasi masing-masing sebesar Rp185 triliun dan Rp145,7 triliun.
