Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini berada dalam ketidakpastian yang tinggi. Hal ini menyusul pengumuman dari Kementerian Pekerjaan Umum yang berencana menghentikan penggarapan proyek yang menjadi warisan pemerintahan sebelumnya pada tahun depan.
Proyek tersebut akan diambil alih oleh Otoritas IKN (OIKN) yang kini bertanggung jawab penuh. Wakil Menteri Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa ke depan, peran kementerian dalam pembangunan IKN akan berkurang signifikan.
Kementerian Pekerjaan Umum hanya fokus pada penyelesaian proyek yang sudah mereka pegang hingga tahun depan. Proyek-proyek ini dilakukan dalam skema kontrak multiyear yang sudah dimulai sejak 2022.
Kendala Keuangan yang Mengancam Pembangunan IKN
Tugas baru yang diemban OIKN datang dengan tantangan anggaran yang terbatas. Anggaran yang disetujui untuk lembaga tersebut dalam APBN 2026 hanya sebesar Rp6,3 triliun.
Angka tersebut jauh dari cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan aktual OIKN yang diperkirakan mencapai Rp21,18 triliun. Dalam rapat anggaran dengan DPR, Kepala OIKN menyatakan pentingnya dana yang lebih besar untuk menyelesaikan sejumlah proyek vital.
Proyek-proyek yang harus ditangani OIKN meliputi pembangunan infrastruktur penting seperti sistem air minum dan jalan di sekitar pusat pemerintahan. Sebagian besar dana yang diusulkan tidak pernah mendekati jumlah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut dalam waktu dekat.
Prognosis Pembangunan IKN di Masa Depan
Pengamat ekonomi memproyeksikan masa depan proyek IKN dengan pesimis. Mengingat anggaran yang sangat terbatas, banyak yang meragukan kemampuan OIKN untuk melanjutkan berbagai inisiatif pembangunan yang telah direncanakan.
Dengan anggaran yang hanya cukup untuk kebutuhan dasar, sebagian besar analis yakin tidak akan ada pembangunan infrastruktur baru yang signifikan. Hal ini berpotensi membuat banyak proyek terganggu atau bahkan terhenti.
Kondisi ini memberikan sinyal negatif bagi menarik minat investor. Ketidakpastian finansial bisa membuat investor berpikir dua kali sebelum menanamkan modal di IKN, mengingat kendala yang dihadapi pemerintah saat ini.
Dampak Negatif dari Penurunan Prioritas IKN
Penurunan prioritas pemerintah terhadap pembangunan IKN diprediksi akan memberikan dampak jangka panjang. Proyek ini bisa terjebak dalam status mangkrak, menyebabkan kerugian besar bagi investasi yang sudah ditanamkan.
Pemerintah sebelumnya telah menganga dengan jumlah investasi yang tidak kecil, namun bisa menjadi sunk cost yang tidak akan pernah kembali. Hal ini bisa menciptakan stigma buruk terhadap proyek-proyek serupa di masa depan.
Dengan ketidakpastian ini, banyak investor mungkin akan lebih memilih untuk berinvestasi di proyek lain yang dinilai lebih aman dan dengan risiko yang terukur. Fenomena ini berpotensi mengubah persepsi terhadap proyek infrastruktur dalam jangka panjang.
