Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria baru-baru ini mengeluarkan pernyataan terkait dugaan pungutan tarif penggunaan layanan internet satelit. Hal ini berkaitan dengan situasi di Langsa, Aceh, di mana banyak korban banjir mengandalkan layanan tersebut untuk kebutuhan komunikasi.
Nezar menegaskan bahwa pengenaan tarif pada layanan Internet satelit Starlink untuk korban bencana adalah tindakan yang tidak sesuai. Pasalnya, Starlink telah mengumumkan bahwa mereka akan memberikan layanan gratis untuk pengguna di daerah terdampak bencana selama satu bulan.
Dalam keterangannya, Nezar mengungkapkan bahwa jika perangkat Starlink digunakan di posko pengungsian atau untuk kepentingan umum, semua layanan tersebut tidak dikenakan biaya. Namun, jika ada yang menggunakan layanan untuk keperluan pribadi, hal itu perlu untuk ditelusuri lebih lanjut.
Dugaan Pungutan Tarif di Tengah Bencana
Sebuah isu viral muncul di media sosial yang membawa perhatian publik. Isu tersebut berasal dari unggahan seorang netizen yang menyebutkan adanya pungutan tarif Rp20 ribu untuk penggunaan internet Starlink di Langsa. Unggahan ini kemudian memicu kontroversi di kalangan warganet.
Akun yang mengunggah informasi tersebut juga menyebut akun pemilik Starlink, Elon Musk, untuk melaporkan kejadian ini. Respons publik terhadap pungutan di tengah situasi bencana sangat menguat, banyak yang mengecam tindakan tersebut karena dianggap tidak berempati.
Beberapa netizen mengekspresikan protesnya di platform sosial media, menegaskan bahwa tindakan pungutan di saat masyarakat sedang terkena musibah adalah sangat tidak etis. Mereka mengajak semua pihak untuk menjaga sikap empati terhadap korban bencana.
Pernyataan Nezar Patria di Posko Tanggap Darurat
Dalam menjelaskan situasi tersebut, Nezar Patria kembali menegaskan bahwa tidak ada pungutan yang seharusnya dikenakan kepada para pengguna. Ia menyebutkan bahwa Starlink memberikan pelayanan gratis selama periode satu bulan kepada mereka yang terdampak.
“Layanan ini diharapkan benar-benar dapat dimanfaatkan bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama di saat-saat sulit seperti sekarang,” ujar Nezar patuh pada pernyataannya di posko tanggap darurat.
Nezar mengingatkan bahwa pelayanan Starlink di posko pengungsian adalah untuk kebutuhan publik dan tidak ada orang yang seharusnya diizinkan untuk mengenakan biaya pada pengguna layanan tersebut.
Klarifikasi dari Pengguna Layanan
Setelah isu pungutan tarif ini berkembang, salah satu netizen yang awalnya mengunggah informasi tersebut memberikan klarifikasi. Pihaknya menjelaskan bahwa pungutan tersebut bukanlah bagian dari layanan Starlink yang disediakan oleh pemerintah.
Klarifikasi ini menyebutkan bahwa tarif yang dikenakan adalah untuk kebutuhan penyewa perangkat. Mereka menjelaskan bahwa ada keterlambatan dalam penyaluran donasi perangkat, sehingga memaksa mereka untuk mematok harga sewa untuk penggunaan.
Perangkat Starlink merupakan bantuan dari pemerintah guna memulihkan konektivitas di daerah yang terdampak bencana. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami situasi di balik pungutan yang dituduhkan sebelumnya.
